Kementerian Luar Negeri Mesir telah menolak tawaran Qatar untuk menengahi perseteruan antara Kairo dan Ikhwanul Muslimin, Middle East Monitor melaporkan (9/8).
Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Qatar Khalid al-Atiyah mengatakan Doha tidak menganggap Ikhwan sebagai organisasi “teroris”, menambahkan bahwa negaranya siap menjadi penengah antara kelompok Islam yang diperangi dan rezim Mesir.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid menanggapi tawaran itu dengan menjelaskan pernyataan al-Atityah sebagai “tidak dapat diterima”.
“Tidak ada ruang untuk negosiasi atau mediasi asing dengan Ikhwan,” kata Abu Zeid dalam sebuah pernyataan hari Sabtu, menggambarkan gerakan Ikhwan sebagai organisasi teroris.
Hubungan antara Kairo dan Doha tetap tegang sejak militer Mesir menggulingkan dan memenjarakan Muhammad Morsi – presiden yang dipilih secara bebas pertama di negara itu dan pemimpin Ikhwanul – pada pertengahan 2013.
Selama satu tahun Pemerintahan Mursi, Qatar telah menjadi pendukung setia pemerintahannya, dan kemudian menjadi kritikus vokal rezim kudeta setelah Mursi digulingkan.
Pada akhir 2013, pemerintah Mesir memvonis Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam tertua Mesir, sebagai "organisasi teroris".
Dalam lebih dari dua tahun sejak penggulingan Morsi itu, rezim Mesir telah melancarkan tindakan keras tanpa henti pada perbedaan pendapat politik yang terutama ditargetkan pada pendukung presiden terguling dan anggota Ikhwanul Muslimin. Dilaporkan ratusan telah tewas dalam tindakan kekerasan Rezim Mesir itu dan puluhan ribu dijebloskan ke penjara.
Sumber: duniatimteng.com